Pandeglang / FaktaData News / Sebanyak 58 dari 326 desa di Kabupaten Pandeglang hingga kini belum menerima pencairan Dana Desa (DD) tahap II tahun 2025 yang bersumber dari APBN.
Kondisi ini membuat sejumlah program dan pembangunan fisik di desa terancam tertunda dan mandek.
Data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Pandeglang mencatat pagu DD 2025 sebesar Rp329,04 miliar dengan alokasi ADD Rp130,80 miliar.
Angka tersebut menurun dibandingkan 2024 yang mencapai Rp339,31 miliar dengan ADD Rp127,68 miliar.
Kepala DPMPD Pandeglang, Muslim Taufik, menjelaskan keterlambatan pencairan terjadi pada kategori DD tidak ditentukan, sementara honor kepala desa, perangkat desa, LKD, serta ketahanan pangan seluruhnya sudah cair.
“Yang belum cair tinggal 58 desa yang masuk kategori tidak ditentukan,” ujar Muslim Taufik, Jumat 21 November 2025.
Ia menegaskan, seluruh dokumen pendukung pencairan DD telah rampung sejak akhir 2024. Kendala justru terjadi di tingkat pusat akibat aplikasi pencairan di Kementerian Keuangan yang dihentikan sementara.
“Aplikasi di-off dulu oleh Kemenkeu seiring pergantian Menteri Keuangan,” jelasnya.
Muslim menambahkan, dampak paling signifikan terjadi pada berbagai pembangunan fisik tahap kedua, mengingat tahap pertama sudah tuntas.
“Tahap kedua ini belum cair untuk 58 desa, jadi berpengaruh terutama pada pembangunan fisik,” katanya.
DPMPD berharap pencairan dapat dilakukan sebelum 30 November.
“Kami harap sebelum 30 November aplikasi sudah dibuka sehingga DD bisa cair dan program prioritas bisa berjalan,” ujarnya.
Desa Bangkonol Ikut Terimbas: Pembangunan Mandek dan Warga Mulai Bertanya
Kepala Desa Bangkonol, Ade Sopiyandi, membenarkan bahwa desanya termasuk yang belum menerima DD tahap II. Akibatnya, berbagai program infrastruktur molor, terlebih intensitas hujan mulai meningkat.
“Biasanya seminggu dua minggu cair. Tapi sekarang sudah lewat dua bulan. Proposal kami masuk sejak 19 September,” ujar Ade.
Ia menyebut keterlambatan disebabkan adanya pembaruan pada sistem Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) di pemerintah pusat.
“Katanya ada trouble karena pembaruan sistem, jadi pencairannya tertahan di pusat,” jelasnya.
Beberapa pembangunan yang terhenti antara lain paving block dari Kampung Sabi Tangtu menuju TPU, serta pekerjaan SPAL.
Target penyelesaian Oktober kini gagal terpenuhi.
Total DD tahap II untuk Desa Bangkonol mencapai Rp435 juta, mencakup ketahanan pangan, rabat beton, SPAL, BLT, dan operasional pemerintahan desa.
“Semua ini menunggu pencairan. Pelayanan tetap berjalan, tapi kegiatan besar tidak bisa dilaksanakan,” katanya.
Pihak desa sudah berkoordinasi dengan camat dan DPMPD, namun hingga kini jawabannya masih sama: menunggu perbaikan sistem pusat.
“Mudah-mudahan November ini bisa cair. Ini pertama kali telat. Kami ingin pekerjaan berjalan sesuai rencana,” tegasnya.
Warga mulai mempertanyakan progres pembangunan yang tertunda. Pemerintah desa berharap pencairan Dana Desa segera kembali normal agar pelayanan publik dan pembangunan di tingkat desa tidak terganggu.
(Wendi)
