FaktaData News – Banten
Hasan Ashari selaku Sekretaris LMPI Provinsi Banten menelisik dari sisi kajian sosial mengenai Kebijakan Gubernur Banten, Andra Soni, terkait kasus di SMAN 1 Cimarga yang melibatkan penonaktifan Kepala Sekolah Dini Pitria karena menampar siswa yang merokok, telah menimbulkan kontroversi dan sorotan sosial. Gubernur mengambil langkah menonaktifkan Kepala Sekolah sebagai penanganan situasi untuk mengembalikan kondisi normal di sekolah yang sempat mogok belajar oleh 630 siswa.
Namun, penonaktifan ini tidak bersifat permanen; Dini Pitria kemudian diaktifkan kembali setelah mediasi dan permohonan maaf antara Kepala Sekolah dan siswa terjadi. Gubernur juga menegaskan pentingnya dukungan semua pihak dalam memulihkan kegiatan belajar dan bahwa penonaktifan ini adalah langkah administratif bukan hukuman akhir.
Ia menyesalkan insiden ini karena mengganggu proses belajar dan berharap kejadian serupa tidak terulang di sekolah-sekolah lain di Banten. Kebijakan ini memperlihatkan adanya upaya gubernur dalam menangani masalah dengan memperhatikan keseimbangan antara disiplin sekolah dan kelangsungan pendidikan meskipun menimbulkan perdebatan apakah kebijakan tersebut terlalu berlarut dalam masalah yang sebenarnya bersifat internal sekolah.
Kajian sosial terhadap kebijakan ini dapat melihat beberapa aspek: pertama, peran gubernur dalam mengambil keputusan administratif yang cepat dan menenangkan kondisi sosial di sekolah, kedua, dinamika antara otoritas sekolah dan hak siswa dalam lingkungan pendidikan, dan ketiga, ekspektasi publik terhadap kepemimpinan gubernur yang diharapkan mampu menangani masalah yang tampak sederhana namun menjadi simbol ketegangan sosial dan tata kelola pendidikan.
Kritik terhadap gubernur yang dinilai tidak bijak dalam menangani masalah sederhana ini juga mengindikasikan adanya tekanan publik yang tinggi terhadap figur kepemimpinan yang seharusnya lebih fokus pada isu-isu kompleks Provinsi Banten namun tetap harus responsif terhadap masalah pendidikan yang langsung menyentuh masyarakat luas. Pernyataan bahwa gubernur lebih baik mundur mencerminkan ketidakpuasan yang mungkin lahir dari persepsi kegagalan manajerial atau komunikasi kebijakan yang kurang efektif dalam menghadapi permasalahan sosial yang melibatkan sekolah dan pelajar.
Secara umum, kejadian ini menggambarkan bagaimana kebijakan di tingkat pemerintahan daerah harus mampu merespons konflik pendidikan dengan cermat, kolaboratif, dan transparan agar tidak memperburuk situasi yang sudah sensitif, serta pentingnya komunikasi yang baik dengan publik untuk membangun kepercayaan terhadap pemerintahan provinsi.
Gubernur Banten telah mencoba menyeimbangkan dampak sosial dan tata kelola pendidikan, tetapi juga harus mempertimbangkan kritik untuk meningkatkan pendekatan kebijakan agar lebih efektif di masa depan.
red
