FaktaData News I Banten – Demo ribuan Kepala Desa (Kades) di Jakarta awal Desember 2025 menuntut pencabutan PMK 81/2025 justru dibalas netizen: “Tangkap Kades penyeleweng Dana Desa (DD)!” Sebagai Aktivis, saya, Hasan Ashari, melihat ini sebagai panggilan mendesak untuk audit nasional.
Narasi Terbalik: Demo vs. Keresahan Rakyat
PMK 81— pelaporan digital dan sanksi—dianggap beban, tapi data KPK catat 400+ kasus korupsi DD sejak 2015, rugikan Rp4,5 triliun. Netizen banjiri medsos bukti lokal: proyek fiktif hingga mark-up. Petisi audit nasional tembus 50.000 tanda tangan seminggu.
“Korupsi DD bukan isu desa, tapi krisis nasional. Audit forensik seluruh Kades harus prioritas, bukan demo,” tegas Ketua KPK Firli Bahuri (wawancara Kompas, 10 Des 2025).Urgensi Audit Forensik 74.000 Desa
Alokasi DD Rp71 triliun 2025 sumbang 30% Tipikor nasional (MA 2024). PMK 81 penguat pengawasan—pencabutan buka celah korupsi. Tuntutan BPK-KPK-LSM seperti ICW krusial:
Potensi Selamatkan Rp10 T: Untuk BLT, infrastruktur, pemberdayaan.Transparansi Digital: Verifikasi aset cegah manipulasi.
“PMK 81 langkah tepat cegah bancakan DD. Demo Kades justru pengingat: transparansi dulu, baru tuntut,” ujar Adi Prayitno, Pakar ICW (posting X, 12 Des 2025).
Reformasi Desa: Momentum Sekarang
Demo hak konstitusional, tapi opini publik suara rakyat. Pemerintah prioritaskan audit door-to-door—Indonesia muak janji kosong. Wujudkan desa mandiri bebas korupsi!
wendi
