FaktaData News – Banten
Potensi pemborosan anggaran di pemerintah Provinsi Banten pada tahun anggaran 2025 mencapai Rp 19,14 triliun atau 42,49 persen dari total APBD murni sebesar Rp 45,05 triliun. Temuan ini diungkapkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Banten sebagai peringatan dini akibat lemahnya kualitas perencanaan dan indikator kinerja di beberapa sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan ketahanan pangan. Dari total anggaran, hanya 1,25 persen yang benar-benar efektif digunakan, sementara sisanya berpotensi tidak efektif bahkan mubazir jika tidak ada refocusing.
Hasan Ashari selaku Pemimpin Perusahaan FaktaData News menyampaikan secara khusus, Sekretariat DPRD Provinsi Banten menjadi sorotan tajam terkait dugaan pemborosan. Salah satunya adalah pengadaan meja kantor berbahan kayu jati senilai Rp 1,768 miliar tanpa transparansi lengkap, yang dinilai jauh lebih mahal dibanding harga pasar normal dengan indikasi ketidakwajaran dalam pengadaan. Aktivis mahasiswa dan praktisi hukum menilai pengeluaran ini berlebihan dan menyalahi prinsip efisiensi serta transparansi anggaran pemerintah daerah.
Selain itu, proyek renovasi gedung DPRD Banten dianggarkan hingga hampir Rp 30 miliar termasuk renovasi partisi ruangan dan toilet fraksi yang memakan biaya dinilai tidak proporsional, seperti renovasi toilet saja mencapai lebih dari Rp 1 miliar. Hal ini memicu kritik karena bertentangan dengan instruksi penghematan anggaran dari pemerintah pusat.
Belanja jasa tenaga ahli di Sekretariat DPRD juga menjadi sorotan dengan alokasi anggaran mencapai lebih dari Rp 6 miliar, sementara pemerintah tengah mendorong efisiensi belanja daerah. Anggaran sosialisasi Perda yang semula sangat besar pun dialihkan setelah mendapat kritikan.
Fenomena pemborosan ini menjadi peringatan serius bagi pemerintah Provinsi Banten agar memperbaiki perencanaan dan pengawasan penggunaan anggaran, terutama dengan adanya pengaduan publik dan medan kritik dari berbagai lapisan masyarakat untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.
Berita ini menggabungkan temuan resmi lembaga pengawas keuangan dengan kritik masyarakat dan praktisi terhadap pengelolaan anggaran di DPRD Provinsi Banten, mencerminkan isu pemborosan anggaran yang menjadi sorotan publik saat ini
(wendi)
