JAKARTA – FaktaDataNews 》Pemerintah mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per Desember 2025 mencapai Rp695,1 triliun atau setara 2,92 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini lebih tinggi dibandingkan defisit tahun 2024 yang berada di level 2,3 persen PDB.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, pelebaran defisit tersebut bukan kegagalan fiskal, melainkan langkah sadar pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan countercyclical.
“Defisit naik ke 2,92 persen dari rencana awal 2,53 persen. Ini misi menjaga ekonomi tetap ekspansi. Saya bisa saja buat defisit nol, tapi ekonomi bisa morat-marit,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KITA, Kamis (8/1/2026).
Menurut Purbaya, pemerintah sengaja mengendurkan ruang fiskal demi menopang daya beli masyarakat, menjaga stabilitas usaha, dan menghindari perlambatan ekonomi di tengah tekanan global.
Ia optimistis fondasi ekonomi nasional yang membaik akan menjadi modal kuat untuk menekan defisit pada 2026 dengan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.
“Saya yakin 2026, dengan membaiknya fondasi ekonomi dan momentum ke depan, defisit bisa ditekan dengan dampak ekonomi yang lebih besar. Tahun ini kita asumsikan pertumbuhan 5,4 persen, dan kita dorong agar bisa lebih tinggi lagi,” tegasnya.
Meski defisit melebar, keseimbangan primer juga masih mencatatkan defisit sebesar Rp180,7 triliun, menunjukkan tantangan fiskal masih perlu dikelola secara hati-hati.
Dari sisi pendapatan, negara berhasil membukukan Rp2.756,3 triliun atau 91,7 persen dari target.
Penerimaan tersebut ditopang oleh pajak sebesar Rp1.917,6 triliun, kepabeanan dan cukai Rp300,3 triliun, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp534,1 triliun.Sementara itu, belanja negara mencapai Rp2.602,3 triliun atau 96,3 persen dari pagu yang ditetapkan.
Tingginya realisasi belanja ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tetap mengandalkan peran APBN sebagai shock absorber sekaligus motor penggerak ekonomi nasional.
Pemerintah menegaskan, strategi fiskal ke depan akan difokuskan pada keseimbangan antara disiplin anggaran dan keberanian intervensi, agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terjaga, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat.
(Wendi)