Bengkulu – FaktaDataNews 》Dua tokoh publik asal Bengkulu, yakni Mian dan istrinya Eko Kurnia Ningsih, tercatat memiliki total harta kekayaan dengan nilai yang sama berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbaru.
Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi, total kekayaan Mian yang dilaporkan pada 12 Maret 2025 untuk periode tahun 2024 mencapai Rp12.802.340.229.
Menariknya, nilai tersebut identik dengan total kekayaan Eko Kurnia Ningsih dalam laporan periodik pada tahun yang sama, yang juga tercatat berada di angka Rp12,8 miliar—bahkan hingga ke satuan rupiah.
Secara komposisi, kekayaan keduanya sama-sama didominasi oleh aset tanah dan bangunan yang tersebar di wilayah Provinsi Bengkulu, khususnya Kabupaten Bengkulu Utara.
Meski memiliki nilai akhir yang sama, dinamika laporan harta keduanya menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan.
Eko Kurnia Ningsih tercatat mengalami kenaikan harta sekitar Rp1,15 miliar dalam kurun waktu tujuh bulan, dari Rp11,64 miliar pada Agustus 2024 menjadi Rp12,8 miliar pada Maret 2025.
Tidak hanya itu, dalam periode yang sama, utang yang dimiliki Eko juga mengalami penurunan drastis dari Rp3,34 miliar menjadi Rp1,66 miliar, yang turut memengaruhi peningkatan nilai kekayaan bersihnya.
Sementara itu, laporan terbaru Mian menunjukkan total kekayaan bersih setelah dikurangi kewajiban tetap berada di angka Rp12,8 miliar, dengan komposisi aset yang relatif stabil tanpa perubahan signifikan.
Kesamaan nilai kekayaan hingga ke angka yang identik ini pun menjadi sorotan publik.
Meski demikian, dalam sistem pelaporan LHKPN, kondisi tersebut dimungkinkan terjadi, mengingat harta dalam satu keluarga dapat dilaporkan oleh masing-masing pihak sesuai ketentuan yang berlaku.
KPK menegaskan bahwa LHKPN merupakan instrumen penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara, sekaligus sebagai langkah preventif dalam mencegah praktik korupsi.
Publik pun diharapkan dapat terus mengawasi dan mencermati setiap laporan kekayaan pejabat negara sebagai bagian dari kontrol sosial demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
(Rudi)
