FaktaDataNews | Lebak,Banten. Forum Warga Bersatu Banten (FORWATU Banten) secara terbuka menyatakan sikap tegas dengan menuntut pengunduran diri seorang oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak. minggu (18/01/2026).
Tuntutan tersebut dilayangkan lantaran sikap dan pernyataan oknum dewan yang dinilai minim empati serta mencederai nilai kemanusiaan, khususnya terhadap warga terdampak bencana banjir bandang Cigobang yang hingga kini masih bertahan di Hunian Sementara (Huntara).
Sikap FORWATU Banten ini menguat setelah upaya konfirmasi yang dilakukan awak media tidak mendapat respons.
Alih-alih memberikan klarifikasi demi menjaga prinsip keberimbangan pemberitaan, oknum anggota DPRD tersebut justru memblokir nomor wartawan yang melakukan konfirmasi melalui aplikasi WhatsApp.
Tindakan tersebut dinilai tidak mencerminkan etika pejabat publik serta sikap terbuka terhadap kritik.
Kecaman semakin meluas setelah oknum dewan itu disebut enggan memenuhi permintaan warga dan relawan untuk sekadar hadir di Tenda Perjuangan Huntara Cigobang, guna memberikan dukungan moral dan membersamai warga korban bencana yang telah bertahun-tahun hidup dalam kondisi serba tidak pasti.
Presidium FORWATU Banten, Arwan, menyampaikan kritik keras langsung dari lokasi Tenda Perjuangan Huntara. Menurutnya, keengganan oknum anggota DPRD tersebut menunjukkan krisis empati dan mentalitas yang tidak layak dimiliki seorang wakil rakyat.
“Ketika diminta hadir untuk memberikan dukungan, justru takut kehilangan jabatan. Bagi saya, mentalitas seperti ini tidak pantas dimiliki seorang wakil rakyat.Jika keberpihakan kepada rakyat saja ditakuti, maka lebih baik yang bersangkutan mengundurkan diri,” tegas Arwan.
Arwan menambahkan, FORWATU Banten sempat berkomunikasi dengan salah satu anggota DPRD yang secara terbuka menyampaikan keberatan untuk hadir dan membersamai warga Cigobang.
Alasan yang disampaikan berkaitan dengan kekhawatiran akan sanksi dari partai politik.
“Empatinya sangat minim dan terlalu bergantung pada kepentingan jabatan. Ironisnya, justru anggota dewan yang bukan dari daerah pemilihan setempat hadir ke tenda, berdiskusi secara terbuka, dan menunjukkan kepedulian,” ujarnya.
FORWATU Banten menilai sikap tersebut semakin memperlebar jarak antara elite politik dan masyarakat yang tengah menderita.
Hingga kini, warga Cigobang masih bertahan di hunian sementara dengan berbagai keterbatasan, meski bencana banjir bandang telah berlalu bertahun-tahun tanpa kejelasan hunian tetap.
Menurut FORWATU Banten, wakil rakyat seharusnya hadir secara nyata di tengah penderitaan masyarakat, bukan bersembunyi di balik kepentingan politik dan ketakutan kehilangan jabatan.
FORWATU Banten menegaskan bahwa tuntutan ini bukan serangan personal, melainkan peringatan moral agar lembaga legislatif tidak kehilangan nurani, empati, dan kepekaan sosial terhadap penderitaan rakyat.
Organisasi ini juga mendesak pimpinan DPRD Kabupaten Lebak untuk segera melakukan evaluasi internal serta menyampaikan sikap resmi kepada publik.
FORWATU Banten memastikan akan terus mengawal perjuangan warga Huntara Cigobang bersama elemen masyarakat sipil hingga terdapat langkah konkret yang berpihak pada nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.
Redaksi faktadatanews. memberikan ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
(Achmad N).